1.
Kabiet Natsir dilantik pada tanggal 7 September 1950
dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan
kabinet koalisi yang dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua
terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang
sesuai. Kabinet ini merupakan kabinet dimana tokoh-tokoh terkenal duduk di
dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan
Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, sehingga kabinet ini merupakan Zaken
Kabinet. Kabinet ini mempunyai beberapa program kerja.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
·
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
·
Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk
peralatan negara yang kuat dan daulat.
·
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
·
Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas
anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
·
Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
·
Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi
pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
·
Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha
meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
v Apa saja keberhasilan yang telah dicapai
oleh kabinet tersebut?
·
Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke
ekonomi nasional.
·
Indonesia masuk PBB.
·
Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya
mengenai masalah Irian Barat.
v Apa saja kendala atau masalah yang
dihadapi oleh kabinet tersebut?
·
Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit,
tetapi bentuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
·
Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan
buntu (kegagalan).
·
Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di
seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan
APRA, Gerakan RMS.
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
Kegagalan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak
percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan
DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai DPRD
terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga
Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2.
Setelah jatuhnya kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukan Sidik
Djojosukatro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan
berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal
dengan nama Kabinet Sukiman (Masyumi) - Suwirjo (PNI) yang dipimpin oleh
Sukiman.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
·
Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara
hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
·
Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi
hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha
penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.
·
Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
·
Di bidang politik luar negri: menjalankan politik luar negri secara bebas
aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
·
Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh,
perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh.
v Apa keberhasilan yang telah dicapai oleh
kabinet tersebut?
·
Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Kabinet Natsir.
Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya,
seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya
diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
v Apa saja kendala atau masalah yang
dihadapi oleh kabinet tersebut?
·
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia
Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian
bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia
berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat
pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan
kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar
politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok
barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
·
Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi
pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
·
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
·
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya
tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan.
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
Akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan
dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ).
Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat,
yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia
yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan
Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya
menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada
presiden.
3.
Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto
(PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal.
Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua
minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo,
sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu
kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
·
Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR,
dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemakmuran, pendidikan
rakyat, dan pemulihan keamanan.
·
Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar
negeri yang bebas-aktif menuju perdamaian dunia.
v Apa saja kendala atau masalah yang
dihadapi oleh kabinet tersebut?
·
Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang
eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
·
Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak
terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya
besar untuk mengimport beras.
·
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam
keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi
dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
·
Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk
menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang
dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya.
Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang
berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel
Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada
menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga
menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya
surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan
keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di
berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang
dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan.
Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut
diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan
KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna
menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
·
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di
Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan
pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan.
Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang
telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya.
Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir
para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin
tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya
terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung
Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para
petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat
Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan
mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
4.
Setelah mundurnya Kabinet Wilopo, terbentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Ali
Sastroamidjojo. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Sedangkan, Masyumi
menjadi partai oposisi.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
·
Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
·
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
·
Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
·
Penyelesaian Pertikaian politik.
v Apa saja keberhasilan yang telah dicapai
oleh kabinet tersebut?
·
Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan
diselenggarakan pada 29 September 1955.
·
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
v Apa saja kendala atau masalah yang
dihadapi oleh kabinet tersebut?
·
Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan,
seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
·
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya
kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari
Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan
permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri
pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin
baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan
norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara
pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir
meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah
terima dengan KSAD baru.
·
Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang
menunjukkan gejala membahayakan.
·
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
·
Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk
menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh
partai lainnya.
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
NU menarik dukungan dan menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I
sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan
mandatnya pada presiden.
5.
Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh.
Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatir kabinet.
Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatir kabinet ditunjuk oleh
Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah.
Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 141 Tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja
setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin
Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan kabinet koalisi yang
terdiri atas beberapa partai, bahkan hamper merupakan Kabinet Nasional, sebab
jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai.
Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam
kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk
kabinet koalisi.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
·
Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan
Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
·
Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan
mempercepat terbentuknya parlemen baru.
·
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.
·
Perjuangan pengembalian Irian Barat.
·
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
v Apa keberhasilan yang telah dicapai oleh
kabinet tersebut?
·
Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955
(memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70
partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi.
Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI,
NU, Masyumi, dan PKI.
·
Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
·
Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan
oleh polisi militer.
·
Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
·
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH
Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR
diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan
diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru
berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus
bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi
secara Etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela
menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu baik untuk anggota
DPR maupun konstituante.
6.
Ali Sastroamidjoyo diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada
tanggal 20 Maret 1956. Kabinet yang terbentuk merupakan hasil koalisi 3 partai
yaitu PNI, Masyumi, dan NU dengan dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
·
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat
program jangka panjang, sebagai berikut :
ü Perjuangan pengembalian Irian Barat.
ü Pembentukan daerah-daerah otonomi dan
mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
ü Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh
dan pegawai.
ü Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
ü Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial
menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
·
Selain itu program pokoknya adalah :
ü Pembatalan KMB,
ü Pemulihan keamanan dan ketertiban,
pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
ü Melaksanakan keputusan KAA.
v Apa keberhasilan yang telah dicapai oleh
kabinet tersebut?
·
Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari
periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian
KMB pada tanggal 3 Mei 1956.
v Apa saja kendala atau masalah yang dihadapi
oleh kabinet tersebut?
·
Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
·
Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah
pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng
di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra
Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di
Sulawesi Utara.
·
Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap
mengabaikan pembangunan di daerahnya.
·
Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai
nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang
menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat
ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.
·
Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali
Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI
berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan
parlementer.
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet
hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal
14 Maret 1957.
7.
Kabinet Djuanda/Kabinet Karya resmi dilantik tanggal 9 April 1957. Kabinet
ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan
dari parlemen karena negara dalam keadaan darurat, namun tetap terdiri dari
para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena Kegagalan
konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta
terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik denga dipimpin oleh Ir.
Djuanda.
v Apa saja program kerja
kabinet tersebut?
Programnya disebut Panca Karya sehingga
sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :
·
Membentuk Dewan Nasional.
·
Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
·
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.
·
Perjuangan pengembalian Irian Jaya.
·
Mempergiat atau mempercepat proses pembangunan.
Semua itu dilakukan untuk menghadapi
pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat,
menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.
v Apa keberhasilan yang telah dicapai oleh
kabinet tersebut?
·
Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi
Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui
deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana
lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
·
Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan
menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden
sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi
terpimpin.
·
Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di
berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan
daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
·
Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis
dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
v Apa saja kendala atau masalah yang
dihadapi oleh kabinet tersebut?
·
Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah
semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi
terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
·
Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah
sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
·
Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap
Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah
tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini
menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.
v Apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet
tersebut?
·
Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan
mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.